cover
Contact Name
Ilham Zitri
Contact Email
jgop.fisip@ummat.ac.id
Phone
+6287863988310
Journal Mail Official
jgop.fisip@ummat.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Journal of Government and Politics (JGOP)
Core Subject : Social,
Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN: 2686-3391 adalah salah satu jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Mataram. JGOP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. Journal of Government and Politics (JGOP) merupakan jurnal yang fokus dan skup kajiannya dibidang pemerintahan dan politik. untuk itu kami membuka bagi peneliti yang ingin mempublikasikan pemikirannya atau hasil penelitian.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2022): Desember" : 8 Documents clear
Inovasi Pemerintah Daerah: Aplikasi Siapp Sebagai Dukungan Smart City Di Kabupaten Kendal Maulida Putri Rahmawati; Muhammad Fatchuriza
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.10630

Abstract

Era digital saat ini membutuhkan layanan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Pelayanan darurat yang langsung terintegrasi oleh instansi terakit menjadi kebutuhan publik.  Inovasi harus dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Smart city merupakan penerapan konsep, dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai pelayanan publik yang baik. Pemerintah Kabupaten Kendal merupakan salah satu pemerintah daerah yang inovatif. Pemerintah Kabupaten Kendal membuat sistem pengaduan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta proteksi kebakaran yang berbasis teknologi yang diberi nama SIAPP (Sistem Integrasi Aduan Pamong Praja). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan melalui data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui penerapan Smart city dalam aplikasi SIAPP dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan menjadi salah satu daerah yang telah menjalankan salah satu syarat agar menjadi Good Governance. Kemudian juga menjelaskan bagaimana aplikasi SIAPP pada pilar Smart City yang yakni Smart Environtment, Smart People dan Smart Governanace. SIAPP yang berbasis teknologi diharapkan dapat mengintegrasi peran masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan yang bersifat darurat maupun keluhan aduan yang bersifat ketertiban umum dan kenyamanan.
Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Syafruddin Syafruddin; Siti Hasanah
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.11825

Abstract

Melalui Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016, diputuskan peniadaan penyelenggaraan pilkada bagi daerah-daerah yang seharusnya melakukan pemilihan pada 2022 dan 2023. Pembatalan Revisi Undang-Undang memberikan konsekuensi apabila 101 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2022 dan 171 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2023 maka akan terjadi kekosongan kepemimpinan. Kekosongan kepemimpinan tersebut akan diisi dengan skema pengangkatan pejabat (Gubernur, Bupati, Walikota). Dampak lain dari penundaan Pilkada 2022 dan 2023 adalah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang perlu untuk percepatan dalam merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
Resolusi Konflik Alih Fungsi Pangkalan Truk Banyuputih Menjadi Islamic Center Kabupaten Batang Muhammad Fatchuriza; Maulida Putri Rahmawati
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.10643

Abstract

Pangkalan Truk Banyuputih yang terletak di dukuh petamanan Desa Banyuputih Kabupaten Batang Jawa Tengah terancam digusur. Pemerintah Kabupaten Batang rencananya akan membangun Islamic Center diatas tanah yang mempunyai luas 1,8 hektar tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan No. 550/0468/2020, Pemerintah Kabupaten Batang memiliki tiga pertimbangan. Pertama, dengan dibukanya tol Batang-Semarang, lalu lintas di Jalan Pantura tidak lagi padat, dan truk kontainer sedikit yang memanfaatkan tempat parkir di pangkalan truk Banyuputih. Kedua, Basis Truk Banyuputih berfungsi sebagai tempat parkir truk-truk besar yang melewati Jalan Pantura yang mana dimanfaatkan oknum sebagai tempat lokalisasi. Sehingga Pemkab Batang perlu menghapus kesan negatif Pangkalan Truk Banyuputih. Ketiga, karena Pemkab Batang belum mempunyai Islamic Center dan perlu adanya pembangunan Islamic center. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui konflik dan resolusi konflik alih fungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi islamic Center Kabupaten Batang. Penelitian deskriptif kualitatif ini menganalisis resolusi konflik alih fungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi Islamic Center Kabupaten Batang, Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ahli fungsi pangkalan truk banyuputih menjadi Islamic center menimbulkan konflik yang menyangkut banyak pihak. telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi konflik yang terjadi diantaranya dengan musyawarah, kolaborasi, negoisasi dan mediasi, Sedangkan dampak dari konflik tersebut mempengaruhi kondisi social, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat di wilayah pangkalan truk banyuputi.
Faksionalisasi Partai Politik Golkar Di Kalimantan Timur Indonesia Jauchar B; Jumansyah Jumansyah; Arini Hidayati
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.10646

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai adanya kecenderungan terbentuknya faksi di dalam partai politik Golkar di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan studi literature dengan menggumpulkan data melalui media massa yang kredibel serta konkrit membahas mengenai konflik tersebut. Selain itu didugung dengan laporan dan google form untuk membuat persepsi masyarakat terkait konflik ini. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini bahwa konflik yang terjadi di internal partai Golkar yaitu melibatkan faksi Golongan muda yang dipimpin Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudi Masud dan faksi golongan senior yang direpresentasikan Makmur HAPK. Inilah yang menyebatkan kecederungan disebutkan adanya faksi dalam internal partai golkar, karena representasi golongan yang terlihat di publik memunculkan dua figur tersebut yaitu dari golongan muda dan senior. Konflik yang terjadi bisa dikategorikan dalam faksionalisasi kompetitif. Munculnya faksi bisa disebabkan karena adanya perebutan posisi kunci yang terbatas untuk menunjang politik karir dan ini biasanya tidak terlepas karena adanya pengaruh kepentingan elit-elit yang pragmatis. Selain itu penulis mengindentifikasi bahwa konflik ini juga muncul karena adanya motivasi kesejahteraan dalam dilemma kolektivitas partai vs individu. Jika kondisi partai yang buruk ini tidak dipulihkan maka berbagai bentuk kerja sama digantikan dengan perebutan yang mengancam stabilitas partai dan mengiring ke arah degeneratif.
Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik Faisal Fadilla Noorikhsan; Hendra Gunawan
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.10324

Abstract

Tulisan ini mengulas tentang kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi politik. Pengentasan kemiskinan telah menjadi topik bahasan sejak lama. Jika dilihat dari berbagai faktor, angka kemiskinan telah meningkat lebih dari sepertiga. Sementara, di bidang sosial dan politik telah terjadi trasnformasi besar seiring semakin berkembangnya demokrasi dan desentralisasi pemerintahan. Tulisan ini berfokus pada pembahasan kemiskinan yang tidak kunjung mereda meski berbagai program pengentasan kemiskinan telah dicanangkan oleh pemerintah. Pendekatan ekonomi politik dinilai relevan dalam menangani masalah kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pertama, ekonomi politik relatif mampu mengatasi kelemahan pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, dan budaya. Kedua, pendekatan ekonomi politik adalah kajian yang berusaha menjelaskan konsekuensi-konsekuensi dari perubahan ekonomi dan politik dalam pembangunan di suatu wilayah.
Eco-Tourism : Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya Cut Asmaul Husna; Ikhsan Ikhsan; Yeni Sri Lestari; Vellayati Hajad
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.10711

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari pengembangan eco-tourism mangrove di Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji dampak pengembangan hutan mangrove terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya. Narasumber dalam penelitian ini adalah 20 orang masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan mangrove. Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan ekowisata hutan mangrove telah menerapkan prinsip eco-tourism dengan melibatkan masyarakat secara penuh dalam pengelolaannya, selain itu pemberdayaan masyarakat sudah dijalankan melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta telah muncul sentra ekonomi lokal akibat adanya wisata mangrove. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eco-tourism mangrove di Kabupaten Aceh Jaya memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan baru, membentuk struktur ekonomi masyarakat melalui peningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mampu menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
Framing Wacana Politik Ekologis: Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Negara Baru Indonesia Budiman Budiman; E Letizia Dyastari; Rita Kala Linggi; Anwar Alaydrus; Hendra Saputra
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.10380

Abstract

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan sebuah upaya dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa datang melalui kajian perspektif komunikasi politik. Komunikasi Politik diperukan dalam upaya membangun sebuah komunikasi kepada seluruh stakeholders untuk mengathui tantangan pembangunan IKN di masa datang. Selain itu penelitian ini memberikan sebuah gambaran langkah strategis agar pembangunan IKN berlangsung secara optimal yaitu melalui strategi komunikasi politik adapun yaitu strategi komunikasi politik melalui representasi identitas budaya dalam pembangunan ikn, strategi komunikasi politik melalui pemahaman terhadap keberagaman budaya dan kondisi sosial ekonomi penduduk lokal perlu disiapkan, strategi komunikasi politik melalui keberlanjutan penghidupan penduduk lokal, diperlukan sinergi budaya dan kearifan lokal dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Sehingga asas-asas dalam perencanaan ibu kota dapat terealisasi dengan optimal dan menuju kota berkelanjutan. Artinya, setiap narasi perlu dirancang untuk menerjemahkan bahwa ibu kota negara bukan hanya ibu kota pemerintah, namun juga ibu kota publik, ibu kota sebagai pusat pemulihan harapan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melihat persoalan tersebut maka diperlukan sebuah konsep kominkasi poitik sebagai upaya menghadapi tantangan pembangunan IKN dimasa datang
Perbandingan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Makassar Aswar Annas; Humaidid Muhajir
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.11152

Abstract

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dirancang pemerintah berupaya membentuk hard dan soft skills mahasiswa secara kompetitif yang diterapkan di satuan Perguruan Tinggi. Dengan cara melaksanakan 9 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Yaitu; Pertukaran mahasiwa, Magang/praktik kerja, Mengajar di sekolah, Penelitian/riset, Proyek kemanusian, Kegiatan wirausaha, Studi independen, Membangun desa/Pengabdian masyarakat, dan Bela negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa perbandingan penerapan Kurikulum MBKM dari berbagai perguruan tinggi swasta di Kota Makassar meliputi; Universitas Muhammadiyah, Universitas Bosowa, dan Universitas Pepabri. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu; wawancara/partisipasi langsung, observasi dan Telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Kurikulum MBKM di Unismuh dan Unibos telah menerapkan 7 kegiatan pembelajaran dari kurun waktu 2 tahun terakhir dan partisipasi Dosen, Mahasiswa, dan Program Studi cenderung pada kegiatan Pertukaran Pelajar dan Kampus Mengajar. Terdapat bentuk pembelajaran yang belum terlaksana yaitu; Proyek Kemanusiaan, dan Bela Negara. Sedangkan di Universitas Pepabri hanya menerapkan 5 bentuk pembelajaran, 4 diantaranya belum terlaksana yaitu; Kampus Mengajar, Kegiatan Wirausaha, Proyek Kemanusian, dan Bela Negara. Partisipasi Mahasiswa, Dosen, dan Program Studi cenderung pada kegiatan Magang/Praktik Kerja.

Page 1 of 1 | Total Record : 8